Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan alasan program bantuan beras ada di bawah wewenang Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia pun menuturkan awal pelaksanaan bantuan pangan berupa beras 10 kg.
Hal itu merespons pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Sidang itu juga menghadirkan 3 menteri lain, yaitu Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Terpantau, sorotan utama dalam sidang ini adalah program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk perencanaan dan penentuan alokasi anggarannya.
Dalam sidang tersebut, Sri Mulyani menjelaskan, bantuan pangan yang diselenggarakan oleh Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlindungan Sosial (Perlinsos). Di dalam APBN, kata dia, bantuan beras memiliki fungsi ekonomi.
“Yang Mulia Bapak Arief, waktu bansos dalam bentuk beras dieksekusi dulu, ada juga keluhan mengenai kualitas beras. Karena itu biasanya yang jadi masalah teknis. Beras yang sudah lama di Bulog disampaikan kualitasnya sudah tidak bagus, sehingga menimbulkan persoalan bagi reputasi pemerintah,” kata Sri Mulyani.
“Pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash (tunai), dilakukan untuk PKH (Program Keluarga Harapan). Tapi, cash untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing-masing daerah. Sedangkan, yang Bapanas itu dibentuk taun 2022, merupakan turunan dari Undang-Undang No 18/2012 tentang Pangan. Tujuannya memang cukup luas,” paparnya.
Sri Mulyani lalu menjelaskan, Bapanas dibentuk dalam kaitan upaya pemerintah melakukan stabilisasi harga pangan. Tak hanya dari harga, tapi juga dari pengadaan dan jumlah stok, hingga distribusi ke daerah.
“Bapanas sebetulnya mandatnya 11 komoditas, untuk masalah ketahanan pangan, Namun, untuk tahap pertama, karena dibentuk baru 2022, fokusnya hanya 3. Yaitu, beras, jagung, dan kedelai. Untuk beras ini, begitu masuk ada masalah El Nino. Jumlahnya kurang. Makanya koordinasi Bapanas dan Bulog mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan luar negeri. Apabila jumlah stoknya tidak ada atau bahkan tidak mencukupi,” terang Sri Mulyani.
“Jadi, memang dibuat dalam rangka ketahanan pangan, termasuk stabilisasi harga. Salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan ke kelompok tidak mampu. Itu sebagai salah satu aktivitas, tapi fokusnya adalah untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan,” tambahnya.
Realisasi Bantuan Beras
Sebagai informasi, Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 lalu. Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg).
Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023. Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras. Terutama dampaknya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Jokowi pun telah menetapkan penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dilanjutkan sampai bulan Juni 2024. Bahkan, jika APBN memungkinkan, berpeluang dilanjutkan setelah bulan Juni nanti.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkapkan, realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023 tercatat sebanyak 1.494.441 ton. Detailnya, tahap I sebanyak 640.590 ton (Maret-Mei) dan tahap II sebanyak 853.851 ton (September-Desember).
“Penyaluran bantuan beras baru efektif kami salurkan sejak akhir bulan Januari 2024. Karena ada data dispute yang harus diverifikasi dan divalidasi. Memang ada hambatan di lapangan,” katanya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi yang ditayangkan akun Youtube Kemendagri, dikutip Selasa (6/2/2024).
Artikel Selanjutnya
Penampakan Anies Baswedan Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024
(dce)