Jakarta, CNBC Indonesia – Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 hari ini, Jumat (5/4/2024) menghadirkan 4 menteri. Yaitu Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Keempat menteri tersebut dipanggil untuk menjelaskan program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program ini jadi salah satu sorotan dalam gugatan hasil Pilpres 2024. Dan dituding sebagai alat kecurangan hasil Pilpres yang kemudian ditetapkan KPU dimenangkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baik Menko Airlangga, Menko Muhadjir, Menteri Sri Mulyani, dan Mensos Risma, dicecar terkait proses penyusunan program hingga anggaran yang digunakan. Para Hakim MK mengonfirmasi keterangan-keterangan yang diungkap pada sidang sebelumnya.
Menanggapi penjelasan dan keterangan yang disampaikan para Menteri tersebut, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan mengatakan, hal itu justru menjadi berkah.
“Kehadiran para menteri ini buat kami blessing in disguise (berkah terselubung). Karena bisa menjelaskan tuduhan-tuduhan yang disampaikan ke Presiden. Memang kita lihat bahwa Hakim juga memberi pertanyaan yang tajam. Tapi kami yakin dari pertanyaan tajam itulah justru nanti menteri-menteri itu mereka akan ceritakan yang sebenarnya,” kata Otto kepada wartawan, usai sidang.
“Maka, justru tentu akan bisa memperjelas bahwa tuduhan mereka tidak akan terbukti,” cetusnya.
Dia pun menyoroti penjelasan oleh Menkeu Sri Mulyani yang memaparkan pentingya bansos.
“Dari awal kita sudah lihat penjelasannya Bu Sri Mulyani dan lain-lain kan? Jelas dikatakan bahwa bansos ini diperlukan untuk rakyat terutama fakir miskin dan ternyata dijelaskan dengan terang bahwa bansos ini tidak hanya di Indonesia. Tapi di hampir seluruh negara juga ada,” tuturnya.
“Di Malaysia paling banyak, Singapura itu 800 dolar per orang hampir separuh dari rakyat Singapura mendapatkan. Jadi dari sini jelas kita lihat bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan terpilihnya seseorang menjadi calon presiden,” tukas Otto.
Tak hanya itu.
Otto kembali memaparkan keterangan Menkeu Sri Mulyani, yang menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan dan perancangan APBN, termasuk bansosnya.
“Itu sudah dimulai jauh sebelum adanya pasangan calon presiden. Bahkan, Sri Mulyani ini menjelaskan itu tadi bahwa kami melakukan ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres, bahkan sudah diputuskan sebelum Prabowo Gibran menjadi capres (calon persiden),” kata Otto.
 Foto: CNBC Indonesia TVJadi Saksi di MK, Sri Mulyani Jelaskan Anggaran Bansos Melonjak
|
Artikel Selanjutnya
Otto Hasibuan: Permohonan Anies-Muhaimin Hanya Penggiringan Opini!
(dce/dce)