Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Informasi Geospasial atau BIG tengah merancang skenario percepatan pemetaan dasar skala besar 1:5000 sebagai bagian dari langkah strategis kebijakan Satu Peta atau One Map Policy.
Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan, peta dasar skala besar ini memiliki manfaat besar dalam perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia, khususnya bagi sektor bisnis hilirisasi industri geospasial yang memanfaatkan peta dalam bisnisnya.
“Kalau ini berhasil kita bisa melakukan hilirisasi dengan pemanfaatan industri geospasial, aplikasi, services, karena bisnis berbasis lokasi banyak,” kata Aris dalam acara Pelaksanaan One Map Policy (OMP) Summit 2024 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/4/2024).
Aris mengatakan, melalui proyek ini pemerintah bisa menyediakan peta sendiri bagi masyarakat untuk menikmati layanan yang bergantung pada peta, sebagaimana pemanfaatan layanan Google Map selama ini. Namun, ia memastikan biayanya akan lebih murah.
“Kalau itu peta kita bisa ambil alih, maksudnya kita menggunakan peta kita sendiri, dan kita berdikari atas informasi geospasial di Indonesia maka kita bisa mendorong ekonomi berbasis teknologi geospasial,” ucap Aris.
Aris mengatakan, bisnis berbasis geospasial ini kini tengah menjadi tren di tingkat global dan sangat menjanjikan perkembangannya dan Asia Pasifik. Sebab, bisnis ini menurutnya akan membuat layanan bisnis berbasis peta semakin mudah dan murah untuk diakses.
“Masalahnya Indonesia belum di papan atas, di asia yang papan atas itu Singapura, China, Australia, kita masih di urutan 30-an. Saya sangat yakin kalau kita punya skala besar kita enggak perlu beli dari Google, gak perlu beli mahal-mahal karena pemerintah sudah bisa menyediakan,” tutur Aris.
Produksi peta dasar skala besar ini akan mulai dilakukan BIG pada 2024, dan pada 2026 akan mulai dilakukan penggunaan informasi geospasial dasar secara komersial.
Adapun proses pemutakhiran peta dasar skala besar akan dimulai pada 2029, dan BIG sebagai penyedia peta dasar skala besar akan memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
“Tahun ini kita baru mau selesaikan seluruh Sulawesi, lalu Sumatera, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, dan papua. Ada 6 lagi yang harus kita selesaikan karena Indonesia luas sekali, luas daratannya 1,9 juta km2,” ungkap Aris
(arm/mij)