Bakal Sering Gebuk Mafia Tanah, AHY Ungkap Alasan Tak Terduga

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengungkapkan komitmen dalam memberantas mafia tanah. Hal ini ia ungkapkan dalam acara Deklarasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Lengkap, di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

“Dan terakhir, Pak Gubernur juga sering mungkin mendengarkan semangat dari temen-temen baik di kanwil DKI Jakarta untuk memberantas mafia tanah,” kata AHY.

“Kita ingin bekerja secara serius, saya (masa jabatan) relatif singkat tapi berupaya serius bersama satgas anti mafia tanah berarti bukan hanya kementerian ATR/BPN tapi juga melibatkan jajaran kepolisian, kejaksaan, termasuk pemda untuk bisa memperkokoh memberantas mafia tanah dimana-mana,” sambungnya.

Menurut AHY, mafia tanah telah merampas hak rakyat, juga merugikan negara. Ia juga masih sering mendapatkan laporan terkait mafia tana ke kantornya.

“Kasihan rakyat banyak yang terzalimi banyak yang menangis datang ke kantor kami termasuk juga melalui pesan media sosial. mereka menuntut haknya kita harus hadir menegakan keadilan,” katanya.

Foto: [tangkapan layar Youtube Komisi II DPR] Komisi II DPR RI Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Senin, 25 Maret 2024. [tangkapan layar Youtube Komisi II DPR]

Dalam kesempatan itu ia juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk terus menyelamatkan aset milik negara, dengan cara melakukan sertifikasi aset perusahaan milik pemerintah daerah.

“Terhadap aset yang (sudah) disertifikatkan mari kita jaga. Sering kali aset ini dikalahkan dengan gugatan di kemudian hari ahli waris yang mengklaim tanah tersebut saya harap kita bisa mengawal produk yang sudah diterbitkan terutama dengan adanya sertifikat dapat dipertahankan,” katanya.

“Saya juga minta jajaran kanwil mengawal pak gubernur, bupati, walikota untuk mensertifikatkan aset BMD dan BUMD sehingga kedepan tidak ada lagi tanah yang berpotensi konflik sengketa baik antar instansi pemerintah, swasta dengan pemerintah juga swasta dengan masyarakat,” sambung AHY.

Seperti yang diketahui AHY dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Februari lalu. Selanjutnya masa pemerintahan Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju selesai Oktober 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNBC]